PERJALANAN DINAS DPRD NTT TAHUN ANGGARAN 2019 NAIK MENJADI Rp.35,7 M

  Foto suaraflobamor.com
Pembaca :  Theindonesiantoday.com | Politik | 👁  13.452

 Theindonesiantoday.com, Kenaikan belanja perjalanan dinas tersebut diakui Ketua DPRD NTT, Anwar Puageno dalam jumpa pers di Gedung DPRD NTT, Jumat (21/12/18) sore. Menurut Puageno yang saat itu didampingi Wakil Ketua DPRD NTT, Yunus Takandewa dan Alex Ofong, kenaikan tersebut untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota DPRD NTT pada tahun 2019 mendatang.
Anggaran yang di peruntukan untuk perjalanan dinas DPRD  NTT dari tahun ke tahun terus meningkat dan untuk tahun 2019 naik menjadi Rp.35.730.372.000.
Ada 4 pos yang telah dianggarkan, " untuk mendukung pelaksanaan tugas pimpinan dan anggota DPRD NTT. Kemudian untuk penyusunan tatib (tata tertib DPRD NTT,red) baru. Kemudian fungsi pengawasan. Kemudian dinamika dewan dengan pemerintah. Apalagi dengan gubernur baru, kita perlu kesepakatan dan lain-lain,” kata Puageno.
Pertama, Program Peningkatan Fungsi Pembuatan Perda Propinsi NTT dialokasikan dana sebesar Rp 18.883.448.000. Dari jumlah itu, dialokir Rp 13.171.374.000,- untuk perjalanan dinas dalam daerah. Sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah dialokasi sebesar Rp 5.717.574.000.
Kedua, Program Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 5.729.800.000. Pos ini hanya diperuntukkan bagi perjalanan dinas dalam daerah di 22 kabupaten/kota di NTT.
Ketiga, Peningakatan Fungsi Koordinasi dan Konsultasi Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar Rp 10.970.268.000. Dari jumlah itu, dialokir Rp 492.820.000,- untuk perjalanan dinas dalam daerah. Sedangkan untuk perjalanan dinas luar daerah dialokasi dana sebesar Rp 10.447.448.000.
Keempat, Penyelenggaraan Rapat DPRD NTT dialokasikan dana perjalanan dinas sebesar Rp 146.356.656.000.
Alokasi anggaran untuk eksekutif dan legislatif, lanjut Puageno, harus berimbang. “Kalau mau dilihat, anggaran harus berimbang juga. Di gedung sebelah (Kantor gubernur, red) berapa peningkatannya, dewan juga,” ungkapnya
Sebagai unsur pemerintah daerah, kata Puageno, DPRD NTT juga ingin lebih berkinerja. “Menghasilkan Perda, juga melakukan studi banding dan fungsi-fungsi lainnya. Itu tugas dan fungsi dewan. Memang tugas dewan ini rapat untuk bahas, lalu jalan, kemudian bahas lagi dan seterusnya,” paparnya.
Anggaran perjalanan dinas DPRD NTT tersebut, jelas Puageno, tidak mesti dihabiskan. “Jadi kami selalu usahakan, anggaran bisa dihabiskan, bisa disisakan sebagai Silpa (sisa lebih perhitungan anggaran, red),” katanya.(Xii)